PT. PSA Diduga Lakukan Kejahatan Money Loundering


Oleh : KRISANTUS

Kejahatan money laundering ini tidak hanya dilakukan oleh para pejabat atau pengusaha daerah maupun nasional. Hal ini dapat juga dilakukan oleh pengusaha trans internasional. Salah satu contohnya adalah penjualan saham PT. Pencetus Sawit Andalan (PSA), yakni salah satu perusahaan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Bengkayang. Hal ini diungkapkan Ketua Lembaga Bantuan Hukum Keadilan Borneo, Zakarias, SH di Bengkayang, Rabu (3/11). Menurut Zakarias, dugaan money launderingnya berawal dari proses Perjanjian Jual Beli Saham pada tanggal 13 Oktober 2008 antara Crossborder Palm(M) SDN BHD (No.Perusahaan 817677M), suatu perusahaan yang didirikan di Malaysia dan beralamat terdaftar dilantai 4 Wisma Ali Bawal 2 No.11 Jalan Tandang, 46050 Petaling Jaya, selangor Dahrul Ehsan, Malaysia; yang diwakili oleh Haji Mohd. Ali Bawal (untuk selanjutnya disebut sebagai CPSB) disatu pihak; dan Petrus SA (pemegang Kartu Tanda Penduduk No. 98/12/01/12/2009, Swasta, WNI dan Bertempat tinggal di Dusun Sempayuk RT.02/01 Desa Belimbing, Kecamatan Lumar, Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat, Indonesia, dalam kapasitasnya sebagai Direktur PT. PSA, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. PSA (untuk selanjutnya disebut sebagai BPSA) dilain pihak. Selanjutnya pada tanggal 18 Juni 2008, para pihak membuat Perjanjian Perubahan dan Tambahan, pada tanggal 22 Januari 2009 dibuat kembali Perjanjian Tambahan, dan tanggal penghentian Perjanjian Jual Beli Saham diperpanjang sampai dengan tanggal 18 Desember 2009.

Berbeda dengan perjanjian tersebut, pada tanggal 3 Maret 2009, telah dibuat Akta Nomor 8 Tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroaan Terbatas PT. Pencetus Sawit Andalan, dihadapan Notaris Widiyansyah, SH. Dalam Akta Nomor 8 tersebut tertulis bahwa Petrus SA sebagai Direktur PT. PSA telah menjual saham miliknya sebanyak 188 saham dalam Perseroan kepada Widyantoro, SH, dan Saham Ir.Yusmin Nuryadin sebagai Komisaris PT. PSA telah menjual saham miliknya sebanyak 62 saham dalam Perseroan kepada Iriatna Dewi. Bahwa dengan penjualan saham tersebut, Petrus SA diberhentikan sebagai Direktur PT. PSA, dan mengangkat Widyantoro, SH sebagai Direktur PT. PSA, dan Iriatna Dewi sebagai Komisaris.

“Adanya hubungan hukum (jual beli saham) antara Petrus SA dengan Haji Mohd. Ali Bawal yang dilakukan dibawah tangan merupakan upaya para pihak mengelak dari pembayaran pajak. Disamping itu juga perbuatan hukum yang dilakukan oleh Haji Mohd Ali Bawal yang notabena WNA dengan mewakili Crossborder Palm (M) SDH BHD yang notabene perusahaan asing tanpa melalui mekanisme sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia merupakan tindak pidana perseroan,” terang Zakarias.

Atas perbuatan hukum itu, Haji Mohd. Ali Bawal diduga kuat telah melakukan kejahatan money laundering di Indonesia, karena setelah terjadinya perbuatan tindak pidana tersebut, yang memiliki saham di PT. PSA seolah-olah adalah Widyantoro, SH dan Iriatna Dewi, bukan Haji Mohd Ali Bawal.

Perbuatan hukum Haji Mohd. Ali Bawal tersebut termasuk dalam kejahatan yang bersifat follow up crime atau kejahatan lanjutan atas hasil kejahatan utama (core crime), karena setelah perbuatan hukum tersebut dilakukan, Haji Mohd. Ali Bawal bersama-sama dengan Warga Negara Malaysia telah melakukan perbuatan hukum di PT. PSA, sedangkan diketahui bahwa semua semua Warga Negara Malaysia tersebut bukanlah pemilik modal maupun tenaga kerja asing yang bekerja pada PT. PSA sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Hal ini diketahui dari beberapa dokumen seperti Surat Haji Mohd Ali Bawal kepada Petrus SA tertanggal 27 Juni 2009 perihal Tanggapan Crossborder Palm(M) Sdn Bhd atas Surat dari Petrus SA tertanggal 3 Juni 2009, Rekapitulasi Penarikan Dana Petty Cash tertanggal 02 Juli 2010 yang disetujui oleh Haji Mohd Ali Bawal, Rekapitulasi Penarikan Dana Petty Cash tertanggal 05 Juli 2010 yang disetujui oleh Haji Mohd Ali Bawal, Rekapitulasi Penartikan Petty Cash tertanggal 09 Juli 2010 yang disetujui oleh Haji. Mohd Ali Bawal, Rekapitulasi Penarikan Dana Petty Cash tertanggal 12 Juli 2010 yang disetujui oleh Haji. Mohd Ali Bawal, Surat kepada Zainal tertanggal 06 Agustus 2010 yang ditandatangani oleh Mohd Zainorliozam Kordi, serta kesepakatan Bersama Antara Petrus SA dengan Mohd. Ali Bawal tertanggal 29 Agustus 2008 yang ditandatangan oleh Petrus SA dan Moh. Ali Bin Bawal.

Berdasarkan dokumen-dokumen itupula, pria yang berprofesi sebagai pengacara ini menyebutkan, Haji Mohd. Ali Bawal tidak hanya melakukan tindak pidana money laundering, tetapi juga telah melakukan tindak pidana lainnya yaitu tindak pidana keimigrasian maupun tindak pidana bidang ketenagakerjaan. Dengan telah terjadinya perbuatan hukum yang dilakukan oleh Haji Mohd. Ali Bawal, keuangan negara kita telah dirugikan, karena dengan perbuatan hukum tersebut, tidak adanya pemasukan pajak bagi Negara.

Pengacara yang juga Ketua LPPH Pemuda Pancasila Kabupaten Bengkayang ini sangat mengharapkan para penegak hukum kita harus dapat memproses terhadap para Warga Negara Malaysia tersebut, sehingga hukum di negara kita benar-benar ditegakkan.

“Selama ini apabila warga negara kita melakukan tindak pidana di negara Malaysia pasti dituntut menurut hukum yang berlaku disana. Sedangkan Haji Mohd. Ali Bawal yang sudah merugikan keuangan Negara belum tersentuh hukum Indonesia,” tandas Zakarias.

About these ads

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 243 other followers

%d bloggers like this: